Written by 5:29 pm Pendidikan

Tugas dan Wewenang Lembaga Pemerintahan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beberapa lembaga negara yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Selain itu juga karena negara Indonesia ini merupakan sebuah negara demokrasi, maka sistem pemerintahan yang ada di negera Indonesia ini juga menganut dan menerapkan sistem dari teori Trias Politika. Trias Politika sendiri merupakan cara pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 (tiga) bidang atau bagian yang mempunyai kedudukan yang sejajar.

Dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ketiga bagian atau bidang ini tidaklah berjalan sendiri-sendiri namun ketiga bagian lembaga negara ini memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan juga saling berkontribusi antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga pemerintahan negara.

Artikel Terkait : Penjelasan Irregular Verb (Kata Kerja Tak Beraturan)

Menurut teori Trias Politika, ketiga lembaga yang berada dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini yaitu adalah Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Lalu apakah kalian tahu dengan apa yang dinamakan dengan lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif ini? Dan apa saja lembaga yang termasuk ke dalam lembaga Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif ini? Jika kalian belum mengetahui atau tidak mengerti jangan khawatir karena disini saya kan memberikan penjelasan lengkap mengenai pembagian kekuasaan dari ketiga lembaga pemerintahan di negara kita ini.

 

1. Legislatif

Lembaga legislatif merupakan suatu lembaga negara yang memiliki tugas untuk membuat atau menciptakan Undang-Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang berdasarkan dengan Undang-Undang. Para anggota dari badan legislatif ini biasanya yaitu adalah mereka para politikus yang berasal dari partai politik. Lembaga legislatif di Indonesia yaitu adalah MPR, DPR, dan DPD.

  • MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga legislatif tertinggi yang ada di Indonesia. Anggota dari MPR ini terdiri dari gabungan antara anggota DPR dan juga DPD yang sudah dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Masa jabatan dari anggota MPR ini yaitu selama 5 tahun. Adapun tugas MPR menurut UU pasal 3 ayat 1 diantaranya adalah:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih

3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar

 

  • DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Anggota DPR berasal dari anggota berbagai macam partai politik yg dipilih oleh rakyat melalui pemilu.Lembaga DPR memiliki kedudukan di pusat, sedangkan lembaga legislatif yang ada di tingkat provinsi dan juga kabupaten/kota disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maunpun DPRD Kabupaten/Kota. Masa jabatan dari anggota DPR maupun DPRD ini yaitu adalah selama 5 tahun. Adapun tugas DPR dalah sebagai berikut:

1. Memegang kekuasaan dalam pembentukan UUD

2. Memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK

3. Memilih secara langsung anggota BPK

4. Mengusulkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

5. Memberi persetujuan kepada Presiden sebagai kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, maupun dalam pembuatan perjanjian dengan negara lain

 

  • DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu lembaga legislatif yang menjadi perwakilan daerah dalam lembaga negara. Anggota dari DPD ini merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat sendiri.
Dan setiap provinsi jumlahnya tidak sama, dan sudah ditetapkan maksimal 4 orang untuk setiap provinsi di dalam DPD. Masa jabatan dari anggota DPD yaitu adalah selama 5 tahun. Adapun tugas dari DPD ini adalah sebagia berikut:

1. Mengajukan rancangan UUD yang berkaitan dengan otonomi daerah dan juga mengawasi berjalannya otonomi daerah ini

2. Memeriksa hasil keuangan negara dari BPK

3. Memberi pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara terkait dengan RUU APBN

4. Memberi pertimbangan kepada DPR di dalam melakuakn pemilihan anggota BPK secara langsung

 

2. Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang memiliki tugas sebagai eksekutor atau sebagai pelaksana Undang-Undang yang telah dibuat oleh lembaga Legislatif. Lembaga Eksekutif ini terdiri dari Kepala Pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri kabinet kerja yang juga membantu Kepala negara dalam menjalankan tugasnya.

Artikel Terkait : Macam Teknik Pengambilan Sampel Dengan Cara Sampling

Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri ini memiliki jabatan kekuasaan selama 5 tahun. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Sedangkan untuk para menteri dipilih secara langsung oleh Presiden sebagai kepala negara dan anggota dari menteri ini tidak harus selalu berasal dari anggota lembaga legislatif. Adapun tugas dari lembaga Eksekutif ini adalah sebagai berikut ini:

1. Memegang penuh kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD

2. Membuat dan menetapkan peraturan pemerintah

3. Memberi gelar, tanda jasa dan kehormatan kepada warga negara maupun warga negara asing yang berjasa dalam mengharumkan dan membanggakan nama bangsa

4. Membuat dan menyetujui perjanjian dengan negara lain dengan adanya persetujuan dari DPR

5. Menerima dan mengangkat duta dari negara lain untuk menjadi duta dari suatu negara di negara Indonesia

 

3. Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan suatu lembaga negara yang bertugas untuk mengawal serta memantau jalannya pemerintahan dengan berdasarkan hukum dan UUD sebagai pedomannya. Di dalam UUD 1945 Pasal 24 menerangkan bahwa Lembaga Yudikatif ini memiliki kekuasaan kehakiman. Lembaga Yudikatif di Indonesia yaitu adalah MA, MK, dan KY.

  • MA

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman yang berhak menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum yang adil. Adapun tugas dari Mahkamah Agung (MA) adalah:
1. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi
2. Memberi pertimbangan kepada kepala negara yaitu presiden tentang hal pemberian grasi dan rehabilitasi
3. Mengadili serta menguji peraturan perundang-undangan

 

  • MK

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang berwenang melakukan peradilan di yang ada di tingkat pertama dan terakhir. Adapun tugas dari Mahkamah Konstitusi (MK) ini adalah sebgaai berikut:

1. Memutuskan persengketaan

2. Memutuskan pembubaran partai politik

3. Memutuskan perselisihan maupun persengketaan yang terjadi dalam pemilu

4. Mengadili di tingkat pertama dan hingga akhir putusan yang memiliki sifat final guna menguji UU

5. Menerima usulan tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden dari DPR untuk kemudian ditindak lanjuti

 

  • KY

 

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga yudikatif yang bertugas dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan dan juga perilaku hakim. Tugas dari Komisi Yudisial (KY) ini adalah:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung

2. Menyeleksi calon hakim agung

3. Mengajukan calon hakim agung kepada DPR

4. Menetapkan hakim agung

5. Mengawasi perilaku hakim agung

Lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia memiliki berbagai macam tugas dan kewajibannya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan. Semoga saja para anggota lembaga pemerintahan yang menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan bisa menyampaikan aspirasi dan suara masyarakat seluruh Indonesia dengan benar. Sehingga akan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan tentram.

Last modified: April 9, 2020

Title : Tugas dan Wewenang Lembaga Pemerintahan di Indonesia
Deskripsi :