Sejarah HAM Di Indonesia [Sebelum dan Sesudah Merdeka]

Posted on

(HAM) Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah melekat di dalam diri setiap manusia sejak manusia lahir. Yang mana HAM ini juga berlaku seumur hidup hingga manusia meninggal dan juga hak asasi ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Yang mana setiap manusia ini mempunya hak yang sama di dalam mempertahankan hidupnya dan untuk mempertahankan hidupnya tersebut.

Oleh sebab itu negara Indonesia sangat menjunjung tinggi sekali yang namanya penegakan HAM ini dan juga nilai-nilai dari HAM ini. Dimana kita sebagai warga negara yang baik harus dapat menjunjung tinggi nilai yang ada pada hak asasi manusia (HAM) ini tanpa harus membeda – bedakan status, keturunan, golongan, suku, dan lain sebagainya.

Yang mana apabila kita melakukan pelanggaran terhadap HAM ini termasuk ke dalam salah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itulah di bentuk suatu wadah atau sebuah organisasi tersendiri di Indonesia yang secara khusus mengangani maslaah penegakan HAM, yaitu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan Komnas HAM.

Upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia sendiri tidaklah melalui jalan yang mulus dan melalui proses yang panjang sekali. Lalu tahukah kalian semua tentang sejarah dari perjalanan HAM di Indonesia ini? Berikut ini akan saya berikan beberapa ringkasan materi atau sedikit informasi mengenai sejarah HAM di negara Indonesia.

Sejarah HAM Di Indonesia

1. Periode Sebelum Kemerdekaan

@yusnidarsejarah76.wordpress

♠ Organisasi Boedi Oetomo menerapkan perlakuan penegakan HAM di dalam  bidang hak kebebasan untuk mengutarakan pendapat atau mengeluarkan pendapat serta berserikat

♠ Perhimpunan Indonesia juga memperhatikan HAM di dalam menentukan nasib pribadi seseorang

♠ Sarekat Islam memperjuangkan HAM dengan cara menekankan usaha untuk mendpaatkan penghidupan yang layak dan bebas dari diskriminasi rasial

♠ Partai Komunis Indonesia (PKI) mempunyai landasan paham Marxisme dan lebih condong untuk mengarah kepada hak-hak yang memiliki sifat sosial dan berhubungan dengan alat – alat produksi

Baca Juga :  Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore Beserta Peninggalannya

♠ Indische Partij mempunyai pemikiran HAM yang dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang paling menonjol. Yang mana bagi Indische partij ini HAM merupakan hak untuk mendapatkan kemerdekaan

♠ Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia juga menekankan HAM sebagai sebuah hal politik, yang mana hak tersebut dimiliki oleh seseorang supaya orang tersebut bisa mengeluarkan pendapat, berserikat, menentukan nasibnya sendiri, hak persamaan di depan hukum dan juga hak keikutsertaan di dalam penyelenggaraan negara

♠ Gagasan mengenai masalah HAM ini juga menjadi oerdebatan di dalam sidang BPUPKI yang terjadi antara Soekarno dan Soepomo dengan Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta. Yang mana dalam perdebatan ini menyangkut pemikiran HAM yang memiliki hubungan dengan persamaan kedudukan yang ada di mata hukum, hak memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk penghidupan serta pekerjaan yang layak, hak untuk berkumpul, hak untuk berserikat, dan juga hak untuk mengeluarkan pendapat baik itu melalui tulisan maupun lisan

2. Periode Setelah Kemerdekaan

@id.wikipedia.org

♠ Tahun 1945 – 1950

Di awal kemerdekaan pemikiran mengenai HAM masih seputar hak untuk merdeka, hak kebebasan berorganisasi, serta hak untuk menyampaikan pendapat dengan bebas. Dimana HAM juga telah memperoleh legitimasi secara formal dengan adanya pengaturan hukum dan masuk ke dalam hukum dasar negara Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

♠ Tahun 1950 – 1959

Periode ini disebut juga sebagai Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada masa ini terbilang membanggakan karena suasana kebebasan telah menjadi semangat dari demokrasi liberal. Demokrasi Parlementer juga mendapat tempat di kalangan para elit politik. Prof. Bagir Manan mengemukakan bahwa pemikiran serta aktualisasi HAM di periode ini tengah mengalami pasang, ibarat bulan madu bagi kebebasan. Indikatornya ada lima aspek.

Baca Juga :  Gambar Rumah Adat Batak Toba (Ciri, Makna dan Filosofi)

Pertama, partai politik tumbuh semakin banyak dan memiliki ideologinya masing-masing. Kedua, kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi sudah menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilu yang juga menjadi pilar lain dari demokrasi juga berlangsung dalam suasana yang adil, bebas serta demokratis.

Keempat, dewan perwakilan rakyat telah menunjukkan kinerja serta kelasnya sebagai wakil rakyat dengan cara melakukan kontrol yang efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana serta pemikiran seputar HAM mendapat iklim kondusif serta sejalan dengan kekuasaan yang semakin tumbuh sehingga memberi ruang pada kebebasan.

♠ Tahun 1959 – 1966

Pada periode ini, berlaku sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, sekaligus menjadi reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem sebelumnya yaitu demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi terpimpin memiliki kekuasaan yang terpusat pada tangan Presiden.

Akibatnya adalah Presiden akan melakukan tindakan yang inkonstitusional pada tataran infrastruktur politik ataupun suprastruktur politik. Dalam kaitannya dengan HAM, hak asasi masyarakat telah terpasung, terutama hak sipil serta hak politik.

♠ Tahun 1966 – 1988

Saat terjadi peralihan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, semangat untuk menegakkan HAM kembali muncul. Awal periode ini telah diadakan beberapa seminar terkait HAM. Salah satunya dilaksanakan pada 1967 dan merekomendasikan gagasan seputar perlunya untuk membentuk Pengadilan HAM.

Selanjutnya pada 1968 diadakan sebuah seminar berjudul Nasional Hukum II di mana di dalamnya direkomendasikan hak uji materi atau judical review untuk melindungi HAM. Pada awal 1970an hingga akhir 1980an, persoalan HAM semakin mengalami kemunduran. Ini karena HAM tidak dihormati dan ditegakkan lagi.

Pemerintah memiliki sifat represif serta defensif yang tercermin pada produk hukum yang restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah terlihat dalam ungkapan yang menyatakan bahwa HAM ialah produk pemikiran barat serta tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disebutkan juga bahwa bangsa Indonesia telah mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang sudah ada lebih dulu dibandingkan deklarasi Universal HAM.

Baca Juga :  Biografi B. J. Habibie - Ahli Teknologi Pesawat Terbang Dunia

Sikap defensif pemerintah juga terlihat pada anggapan isu HAM sering digunakan negara barat dalam memojokkan negara yang tengah berkembang, contohnya Indonesia. Walau dari pemerintah terjadi kemunduran, namun pemikiran HAM pada masa ini tetap ada serta lebih banyak dimotori LSM dan juga masyarakat akademisi yang peduli terhadap penegakan HAM.

Upaya masyarakat terutama dilakukan melalui pembentukan lobi internasional serta jaringan untuk menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Keung Ombo, Tanjung Priok, DOM Aceh, Irian Jaya dan lain sebagainya. Upaya ini dilakukan menjelang tahun 1990an dan hasilnya terbilang menggembirakan.

Strategi pemerintah tampak bergeser dari defensif dan represif menjadi strategi akomodatif terhadap tuntutan yang erat kaitannya dengan penegakan HAM. Sikap akomodatif pemerintah dalam menanggapi tuntutan penegakan HAM ialah dengan dibentuknya Komas HAM pada 1993.

♠ Tahun 1998 – sekarang

Pergantian rezim yang terjadi pada 1998 telah memberikan dampak sangat besar pada perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Telah mulai dilakukan aneka pengkajian terjadap kebijakan pemerintah di era orde baru serta penyusunan aneka peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pemberlakuan HAM di Indonesia.

Hasilnya adalah ada banyak norma serta ketentuan hukum nasional yang diadopsi dari instrumen internasional di bidang HAM. Strategi penegakan HAM di periode ini terutama dilakukan melalui dua tahap. Pertama adalah tahap status penentuan dan kedua adalah tahap penataan aturan yang dilakukan secara konsisten

Related posts: