Cara Menyelesaikan Sengketa Internasional, Bisnis, Tanah dan Pajak Diluar Pengadilan Lengkap

Cara Menyelesaikan Sengketa – merupakan suatu kejadian dimana terdapat salah satu pihak yang dirugikan dan dapat terjadi oleh individu maupun organisasi. Permasalahan sengketa biasanya terjadi karena ketidak percayaan, gagalnya suatu yang diharapkan, kesalahan komunikasi, maupun ancaman. Jika sengketa tidak diselesaikan akan berdampak buruk bagi pihak yang dirugikan.

Penyelesaian sengketa keuangan dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, namun sayangnya tidak sedikit pengusul sengketa kesulitan dalam memenuhi syarat pengajuan permohonan. Oleh sebab itu, banyak pengaju sengketa yang memilih aternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pihak organisasi independent yang terpercaya.

Pada artikel ini, anda bisa menemukan jawaban tentang penyelesaian sengketa perbankan/keungan yang di ulas secara lengkap dan jelas. Tidak hanya itu saja, kami juga merekomendasikan pihak yang dapat membantu masalah sengketa yang sedang anda alami.

Daftar Cara Penyelesaian Sengketa

Daftar Cara Penyelesaian Sengketa

Dalam dunia bisnis sering kali terjadi sengketa antar dua pihak yang menjalin hubungan transaksi dan memerlukan penyelesaian yang cepat, efektif, dan adil agar masalah tidak berlarut-larut sehingga menyebabkan kerugian. Terdapat beberapa jenis penyelesaian sengketa yang mungkin pernah Anda dengar atau alami, sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Melalui LAPS

Sengketa dan perselisihan kerap terjadi pada dunia bisnis, begitupula di industri perbankan. Biasanya masyarakat Indonesia menyelesaikannya dengan cara musyawarah ataupun melalui lembaga pengadilan. Tetapi, meskipun biaya yang dikeluarkan relatif murah karena dibayar negara, prosesnya cenderung memakan waktu lama.

Untuk itulah diperlukan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini berlaku dibidang keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antar pihak dengan mengejar win-win solution untuk keduanya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipegang oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Baca juga Cara Nembak Pacar, Cowok, Cewek Atau Gebetan Agar Diterima

LAPS dibutuhkan ketika kesepakatan tidak tercapai, dan sejalan dengan karakteristiknya sebagai lembaga jasa keuangan yang cepat, dinamis, dan berinovasi, LAPS perlu prosedur yang cepat, dan murah, namun dengan hasil yang relevan, obyektif, dan juga adil. Penyelesaian melalui lembaga ini pun bersifat rahasia, sehingga memberi kenyamanan kepada masing-masing pihak dengan waktu procedural yang didesain lebih cepat.

LAPS menyediakan 3 layanan penyelesaian sengketa yaitu Mediasi dengan perjanjian kesepakatan, Adjudikasi dengan solusi dari pihak ketiga, dan Arbitrase dengan perjanjian final secara tertulis, yang masing-masing dipegang oleh orang-orang yang ahli dalam segala jenis sengketa, sehingga menghasilkan putusan yang relevan dan obyektif.

Dengan memegang prinsip mudah diakses (aksesibilitas), independensi, adil, efisien, dan efektif, LAPS menyediakan layanan jasa keuangan untuk berbagai sektor seperti asuransi, pasar modal, dana pension, perbankan, penjaminan, pembiayaan, dan pergadaian.

Dengan menggunakan LAPS, maka sengketa antara konsumen dengan LJK akan dapat menemukan titik temu kepastian, yang bagi konsumen bisa dijadikan sebagai pembelajaran, dan bagi LJK agar kedepannya lebih menyempurnakan serta meningkatkan produk atau layanannya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penyelesaian Sengketa Bisnis

Adanya kegitan bisnis dengan proses transaksi yang berjalan setiap harinya, sangat mungkin terjadinya sengketa antar pihak yang terlibat, dan tentunya menuntut untuk segera menemukan penyelesaian. Membiarkan sengketa bisnis terlambat untuk diselesaikan bisa berpengaruh terhadap perkembangan produk yang tidak efisien dan menurun, biaya produksi yang semakin meningkat, hingga bisnis mengalami kemunduran.

Saat terjadi sengketa, pihak konsumen terkadang menjadi pihak yang paling dirugikan, begitupula kesejahteraan social para kaum pekerja juga dipertaruhkan. Peranan penasihat hukum atau konsultan dalam menangani sengketa pun tergantung pada kepentingan dan keuntungan kliennya. Biasanya penyelesaian sengketa bisnis akan dilakukan secara Litigasi atau melalui peradilan.

Namun dengan metode ini prosesnya akan memakan waktu lama, para pihak juga akan dipaksa untuk berada di posisi yang bertentangan sehingga sulit menemukan kesepakatan damai. Untuk itu, saat ini penyelesaian yang paling tepat untuk sengketa bisnis dan transaksi internasional hanya melalui metode Non-Litigasi Arbitrase.

Baca : Kata Kata Mutiara dan Bijak Pernikahan, Sedih, Cinta Lucu, Sahabat Komplit

Dalam menyelesaikan sengketa misalnya antara pengusaha asing dan pengusaha dalam negeri, kedua pihak biasanya memilih arbiter atau lembaga hukum asing sebagai penengah. Arbitrase akan dilakukan ketika cara-cara lainnya tidak berhasil, dimana kontrak arbitrase ditulis oleh pemohon yang diserahkan kepada arbiter, dan dan pihak arbiter akan meminta pihak termohon untuk membalas tuntutan tersebut.

Arbiter juga akan membuat kedua pihak untuk saling bertemu dan mengusahakan untuk terjadinya perdamaian. Kemudian pemeriksaan akan mulai dilakukan hingga maksimal 180 hari setelah surat Arbitrase terbentuk, sebelum akhirnya Arbiter akan mengambil putusan.Adapun jika saat dipanggil pihak termohon tidak hadir setelah surat tuntutan dibuat, maka arbiter berhak mengambil putusan atau mengabulkan tuntutan pihak pemohon.

Jadi putusan Arbiter disini sifatnya final dan mutlak. Sebelum menggunakan metode Arbitrase alangkah baiknya menemukan pemyelesaian dengan metode lainnya terlebih dahulu seperti Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Adjudikasi, Minitrial, ataupun secara Konsiliasi.

Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian Sengketa Internasional

Dari sejak dulu hingga sejarah berkembangan, cara untuk menyelesaikan sengketa internasional ada dua yaitu dengan metode kekerasan dan metode damai. Seperti sebutannya, metode penyelesaian dengan kekerasan akan menggunakan segala cara untuk mencapai kesepakatan bahkan jika harus menundukkan pihak lawan dengan senjata.

Metode ini sering digunakan dulu ketika perdamaian dunia belum terlalu berjalan dengan baik. Sengketa antar negara memaksa negara untuk menggunakan kekerasan, pemboikotan, bahkan perbuatan illegal seperti metode Pertikaian senjata, Retorsi (Perbuatan legal namun tidak bersahabat seperti pemboikotan dan penarikan paksa pajak), Reprasial (Perbuatan illegal), dan Blokade Damai (Pengepungan wilayah).

Namun saat ini cara penyelesaian menggunakan kekerasan khususnya antar negara sudah jarang bahkan tidak bisa digunakan lagi. Karena metode ini tidak hanya bisa menyebabkan kerugian antar kedua pihak, namun juga pihak lainnya ikut terimbas.

Untuk itulah dilakukan metode damai. Terdapat 3 cara penyelesaian sengketa menggunakan metode damai diantaranya pertama melalui Politik/Diplomatik yang meliputi metode negosiasi, mediasi, konsililasi, melalui penyelidikan, dan atau menggunakan pihak ketiga atau good offices.

Yang kedua, yaitu melalui Pengawasan PBB, dimana Majelis Umum PBB akan memberikan rekomendasi kepada negara-negara yang bersengketa agar terjadi penyelesaian dan terwujudnya kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian melalui Hukum yang meliputi metode Arbitrase dan atau melalui Pengadilan Internasional.

Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian Sengketa Tanah
sumber @dribble

Sengketa tanah seringkali kita jumpai dalam masyarakat yang terkadang sangat sulit untuk diselesaikan karena menyangkut selisih hak antara dua pihak. Sengketa tanah yang dibawa ke penegak hukum pastinya harus diteliti dengan lebih seksama semua berkas-berkas dari kedua pihak, karena sangat mungkin akan menemukan penyelesaian dalam jangka waktu yang lama, bahkan jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang diambil bisa berujung pada perselisihan jangka panjang dan kekerasan.

Memang metode yang terbaik dalam penyelesaian sengketa tanah ini yaitu dengan negoiasi atau mediasi, agar sama-sama menguntungkan dan tidak berujung pertikaian. Selain itu metode ini juga lebih hemat biaya dibanding jalur peradilan.

Sengketa tanah seringkali kita jumpai dalam masyarakat yang terkadang sangat sulit untuk diselesaikan karena menyangkut selisih hak antara dua pihak. Sengketa tanah yang dibawa ke penegak hukum pastinya harus diteliti dengan lebih seksama semua berkas-berkas dari kedua pihak, karena sangat mungkin akan menemukan penyelesaian dalam jangka waktu yang lama, bahkan jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang diambil bisa berujung pada perselisihan jangka panjang dan kekerasan.

Memang metode yang terbaik dalam penyelesaian sengketa tanah ini yaitu dengan negoiasi atau mediasi, agar sama-sama menguntungkan dan tidak berujung pertikaian. Selain itu metode ini juga lebih hemat biaya dibanding jalur peradilan.

Sengketa tanah disini bisa dimaksudkan sebagai perselisihan atau perbedaan pendapat tentang keabsahan, pemberian hak atas tanah, ataupun mengenai pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan juga tanda bukti ha kantar pihak-pihak berkepentingan.

Penyelesaian senketa tanah ini bisa ditempuh dengan dua metode yaitu Non-Ligitasi atau diluar peradilan seperti jalur negosiasi dan mediasi, serta metode Ligitasi yaitu melalui pengadilan. Dan biasanya jalur hukum akan digunakan setelah jalur mediasi dan negosiasi gagal.

Jika akhirnya sengketa berujung ke pengadilan, maka sebagaimana diatur pada Hukum acara perdatanya yaitu Pasal 164 Herzien Inlandsch Regelement (HIR), ada 5 bukti sah yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bersengketa yaitu surat kepemilikan atas tanah, saksi-saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tersebut, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Bahkan jika sudah memiliki kedua bukti utama yaitu surat sertifikat tanah dan saksi sudah sangat menguatkan dasar kepemilikan atas tanah, yang selanjutnya adalah keputusan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan sengketanya.

Penyelesaian Sengketa Pajak

Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa pajak merupakan sengketa dalam bidang perpajakan yang melibatkan dua pihak berseberangan yaitu Wajib Pajak dengan Pejabat atau Petugas Pajak yang berwenang. Sengketa pajak bisa berujung pada keputusan mengajukan banding atau gugutan ke pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebenarnya Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sudah mengatur tentang cara-cara penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak bisa terjadi karena:

  • Dikeluarkannya kebijakan perpajakan namun Wajib Pajak merasa tidak puas dengan keputusan itu.
  • Adannya perbedaan pendapat atau interpretasi antara Awajib Pajak dan Ditjen Pajak tentang aturan perundang-undangan pajak
  • Perbedaan perhitungan jumlah pajak yang harus disetor
  • Ataupun keberatan dengan sanksi denda pajak yang diterima

Cara penyelesaian sengketa pajak dapat melalui beberapa metode atau prosedur yaitu Keberatan, Gugatan, Banding, dan Peninjauan Kembali.

  • Keberatan merupakan metode dimana Wajib Pajak mengajukan keberatannya kepada Ditjen Pajak terkait jumlah kerugian, jumlah pajak, pemotongan, ataupun jumlah pemungutan yang tidak semestinya.
  • Gugatan merupakan jalur hukum yang diambil Wajib Pajak terkait pelaksanaan penagihan Pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  • Banding merupakan upaya hukum yang diambil setelah melakukan proses gugatan namun masih merasa tidak puas dengan keputusan dari Ditjen Pajak.
  • Peninjauan Kembali merupakan langkah yang bisa diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa agar putusan pengadilan pajak dapat ditinjau kembali di tingkat Mahkamah Agung.

Penyelesaian Sengketa Konsumen

Perselisihan dan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sangat sering terjadi, terutama ketika konsumen merasa kurang puas dan dirugikan terhadap barang dan atau jasa dari pelaku usaha. Padahal konsumen perlu kepuasan dan kepercayaan atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga pelaku usaha juga bisa memperoleh keuntungan.

Untuk itulah peraturan terkait Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat 1,2, dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

  • Setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat melanjutkan gugatan kepada lembaga penyelesaian sengketa konsumen ataupu peradilan umum.
  • Penyelesaian sengketa konsumen ini bisa dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.
  • Gugatan melalui pengadilan bisa ditempuh kemudian ketika upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tidak berjalan baik atau masih ada pihak yang kurang puas.

Bagi konsumen yang merasa dirugikan dan ingin menggugat pelaku usaha melalui metode luar pengadilan, kini bisa dilakukan dengan badan khusus bentukan pemerintah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Kedua badan ini telah ditunjuk oleh negara dalam menangani masalah sengketa konsumen yang bisa melalui beberapa cara, seperti Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. BPSK juga memiliki wewenang dalam menerima pengaduan konsumen, memberi konsultasi, memanggil pelaku usaha untuk berhadapan langsung, memutuskan kerugian konsumen, dan memberi sanksi administratif.

Apa itu LAPS dan LAPSPI?

Perbankan selalu memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional, yaitu dengan memberi jasa lalu lintas pembayaran, penyimpanan, dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Beberapa jasa yang disediakan tidak hanya dalam bentuk penyimpanan dan atau peminjaman dana, juga tersedia dalam bentuk jasa transfer, safe deposit, dan inkaso.

Adanya hubungan intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan konsumen sebagai nasabah yang menggunaan jasa perbankan ini bisa sewaktu-waktu mengalami friksi atau perbedaan pendapat antar keduanya yang jika tidak diselesaikan akan menjadi sengketa.

Biasanya para nasabah cenderung tidak dilindungi oleh hukum dan berada dalam posisi yang lemah. Hal ini sering terjadi sehingga perlindungan hukum untuk nasabah sangatlah penting. Nasabah yang berperan dalam kreditur dan juga debitur merupakan satu-satunya konsumen penting untuk perbankan, sehingga jika terjadi masalah, bank harus segera merespon tiap keluhan dari nasabah dan menyelesaikannya, karena resiko reputasi dan kepercayaan bank disini juga dipertaruhkan.

Apabila pengaduan tidak terselesaikan atau tercapainya kesepakatan, kedua pihak harus menyelesaikannya melalui pengadilan ataupun diluar peradilan.

Kebanyakan masyarakat tidak ingin menggunakan jalur peradilan formal karena prosesnya yang memakan waktu cukup lama, sehingga satu-satunya solusi yaitu penyelesaian diluar peradilan. Lembaga yang biasanya mengambil peran penyelesaian sengketa ini adalah Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga mediasi seperti dalam PBI No.10/1/PBI/2008.

Namun setelah dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, peran BI kemudian dialihkan pada OJK sebagai lembaga independen yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang khusus dalam pengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki sektor jasa keuangan.

Beralihnya peran ini juga telah menyebabkan perubahan menyeluruh dan sistematis dalam sistem keuangan Indonesia termasuk perannya dalam melindungi nasabah secara hukum. Dalam menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah diluar peradilan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tepatnya POJK No.01/POJK/07/2014 yang menyebutkan bahwa, telah dibentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk tiap sektor jasa keuangan, terutama dalam melindungi, mendengar keluhan, serta menyelesaikan pengaduan nasabah.

Karena itulah, di tahun 2016 beberapa asosiasi di bidang perbankan meresmikan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Secara umum, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

Menurut POJK No.07/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa tidak semua LAPS dapat memegang kuasa tersebut karena hanya daftar lembaga yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) saja yang dapat menanganinya. Lembaga-lembaga tersebut haruslah didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang telah menjalankan fungsi self-regulatory organization dan setidaknya punya layanan penyelesaian sengketa, seperti diantaranya:

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI), serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa perbankan para nasabah.

LAPSPI merupakan lembaga alternatif hasil himpunan dari beberapa asosiasi perbankan yang bertujuan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dalam penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan dengan cepat, adil, murah, dan efisien.

Tentang LAPSPI

Konsumen atau nasabah dari sebuah lembaga perbankan seringkali mengalami suatu sengketa yang tidak mencapai suatu kesepatan meskipun sudah dibicarakan. Untuk itulah dalam mencegah masalah menjadi lebih dalam, maka diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar peradilan seperti LAPSPI yang ditangani oleh orang-orang professional di dunia perbankan.

Artikel sebelumnya Olahraga Tenis Meja, Cara Bermain, Karet, Bet, Harga dan Ranking Pemain

LAPSPI sendiri merupakan lembaga independen yang membantu dalam memberikan pelayanan terkait penyelesaian sengketa di sektor perbankan diluar pengadilan. LAPSPI tercatat resmi didirikan oleh Asosiasi Perbankan dan diawasi oleh Otorisas Jasa Keuangan (OJK).

Kehadirannya ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait layanan penyelesaian sengketa dengan sektor perbankan, baik Umum ataupun Syariah, Bank Asing ataupun Joint Venture, serta Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga ini juga akan berperan aktif dalam memberi masukan terkait penyempurnaan pengaturan pada Lembaga Jasa Keuangan maupun pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah.

Selain menjadi solusi bagi nasabah, LAPSPI juga digunakan industri perbankan untuk tetap menjaga reputasi dan meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat.

Visi Misi dan Latar Belakang

Pembentukan LAPSPI dilatarbelakangi oleh keputusan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tepatnya No.1/PJOK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Sektor Jasa Keuangan, yang berdiri dari hasil MoU antara 6 Asosiasi Perbankan yaitu diantaranya PERBANAS (Perhimpunan Bank Nasional), ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah), HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia), PERBARINDO (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia), dan PERBINA (Perhimpunan Bank Internasional Indonesia) pada 28 April 2015, dan diresmikan sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Setelah peresmiannya, LAPSPI yang memiliki visi yaitu ‘Menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang professional, adil, terpercaya, dan menjadi pilihan utama para nasabah dan bank dalam menyelesaikan masalah sengketa perbankan’ ini juga memegang misi-misi, diantaranya:

  1. Memberi layanan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang adil, murah, cepat, dan efisien
  2. Menyediakan skema pelayanan yang mudah diakses oleh konsumen
  3. Menyediakan tenaga-tenaga Mediator, Adjudikator, dan Arbiter yang kompeten dan professional, kredibel, serta memiliki integritas
  4. Menjalankan tata kelola dan pengaturan terhadap Lembaga, agar berjalan baik, menggunakan prinsip transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, independensi, dan fairness (kewajaran)
  5. Mendorong industri perbankan dan konsumen untuk menggunakan LAPSPI sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa yang utama.

Pelayanan LAPSPI

Layanan LAPSPI hadir dalam beberapa solusi untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertama perbankan/keuangan yang cepat, efektif, adil, efisien, dan juga biaya yang terukur, yaitu dengan cara Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase.

Mediasi

Sengketa yang biasa dipegang oleh LAPSPI pastinya sengketa yang berjenis perdata antara pihak tertentu dengan perbankan. Untuk menyelesaikannya LAPSPI mengambil beberapa bentuk dan prosedur penyelesaian, yaitu langkah awal dimana para pihak terkait akan memilih jalur mediasi yang hasilnya berupa ‘Kesepakatan Perdamaian’ antara kedua pihak dengan bukti sebuah Akta Perdamaian yang disetujui kedua pihak.

Cara penyelesaian ini dilakukan di luar pengadilan yang dibantu oleh Mediator atau pihak tengah. Mediasi merupakan jalur paling pas buat mereka yang tidak ingin rugi, sehingga ada win-win solution yang dapat menguntungkan kedua pihak, dan membantu mempertahankan hubungan bisnis hingga jangka panjang (long-term relationship).

Jenis sengketa yang diajukan ke pihak LAPSPI melalui jalur Mediasi ini haruslah memenuhi kriteria yaitu sengketanya berupa perdata, memiliki hak penuh menurut hukum perundang-undangan, tidak mendapat perdamaian meski sudah menempuh cara musyawarah, serta membawa formulir pendaftaran atau langsung mengirimkan surat permohonan Mediasi langsung ke alamat kantor LAPSPI.

Adjudikasi

Jika metode Mediasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan Adjudikasi. Keputusan dengan metode ini bersifat final, dimana cara penyelesaiannya dilakukan di luar peradilan umum dan arbitrase. Disini para Pemohon dapat menerima putusan Adjudikasi yang diajukan oleh seorang Adjudikator kepada LAPSPI, yang kemudian akan mengikat Para Pihak.

Arbitrase

Metode penyelesaian Arbitrase merupakan cara penyelesaian pertama dan terakhir yang dapat dipilih dan dibuat secara tertulis oleh Para Pihak terkait, namun metode ini harus terlebih dahulu didaftarkan melalui pengadilan negeri sebelum bisa dilaksanakan.

Disini Arbiter professional yang ditunjuk LAPSPI akan membimbing dalam kedua pihak yang bersengketa dengan memeriksa dan memberi putusan Arbitrase dari sengketa yang diajukan. Sebelum Arbitrase dilaksanakan, Arbiter akan terlebih dahulu mengajukan upaya Mediasi kepada kedua pihak, yang apabila disetujui maka proses Arbitrase bisa dihentikan.

Keuntungan Menggunakan LAPSPI

LAPSPI merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang siap menerima tuntutan masyarakat terhadap sektor perbankan dan menyelesaikannya dengan menggunakan mekanisme jalur luar pengadilan yang cepat, biaya murah dan terukur, efisien, dan adil. LAPSPI tidak hanya dibuat untuk memenuhi gugatan dan menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan, namun juga bisa membuat hubungan baik antara kedua pihak kembali langgeng.

Tidak hanya berkeuntungan untuk para konsumen, LAPSPI yang didirikan oleh 6 asosiasi jasa keuangan ini (seperti Perbanas, Perbarindo, Asbanda, Asbisindo, Himbara, dan Perbina) juga bisa terus menjaga kelangsungannya terutama dalam sistem keuangannya. Selain LAPSPI, LAPS juga sudah tersedia dalam 6 sektor keuangan lainnya, sehingga segala bentuk sengketa dapat terselesaikan dengan cepat, efektif, dan pastinya adil untuk semua pihak.

Alasan Harus Memilih LAPSPI

Sengketa sering terjadi dalam bisnis perbankan dan tidak menutup kemungkinan masalah menjadi semakin serius hingga harus dibawa ke pengadilan. Namun untuk para pelaku usaha khususnya perbankan, reputasi dan kepercayaan konsumen merupakan faktor penting yang harus selalu dijaga, karena jika menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan bisa beresiko mencoreng reputasi tersebut di mata nasabah.

Untuk itulah peran LAPSPI yang menyediakan jalur luar peradilan menjadi solusi yang wajib dipilih. Selain proses penyelesaiannya lebih cepat dibanding menggunakan jalur peradilan, LAPSPI juga telah memiliki berbagai pakar Mediator, Adjudikator, dan Arbiter yang professional serta memiliki latar belakang sebagai ahli dalam penyelesaian sengketa.

Menurut data dari bulan Januari 2016 hingga April 2018 lalu, tercatat bahwa sudah ada 99 kasus yang sudah ditangani oleh LAPSPI dengan 90% nya dilakukan melalui metode Mediasi yang menghasilkan sebuah Kesepakatan Perdamaian.

Dengan data tersebut membuktikan bahwa dengan LAPSPI ternyata sengketa perbankan dapat diselesaikan dengan cara lebih halus tanpa perlu kontroversi. Khususnya bagi industri perbankan yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa khawatir akan resiko hukum dan reputasi yang menurun.

Alamat dan Kontak LAPSPI

Kantor LAPSPI beralamat di Lantai 2-Griya Perbanas

Jln. Perbanas, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940, Indonesia

  • Telepon        : +62 21 5276552
  • Email            : [email protected]
  • Facebook     : https://www.facebook.com/lapspi/
  • Instagram     : https://www.instagram.com/lapspi_/

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

  • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan lembaga-lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Sedangkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) merupakan lembaga yang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa perbankan para nasabah.
  • Jenis sengketa yang bisa diajukan melalui LAPSPI harusnya memenuhi kriteria-kriteria, yaitu:
  • Sengketa yang diajukan merupakan sengketa perdata
  • Kedua pihak sudah sepakat akan menyelesaikan sengketa melalui LAPSPI
  • Sengketa dapat dilakukan dengan jalur damai menurut peraturan perundang-undangan
  • Sengketa telah menempuh jalur damai namun tidak berhasil.
  • Layanan LAPSPI hadir dengan beberapa solusi penyelesaian sengketa perbankan yaitu dengan cara Mediasi (Kesepakatan perdamaian), Adjudikasi (Menggunakan Adjudikator atau orang ketiga), dan Arbitrase (Kontrak tertulis).
  • Prosedur atau langkah penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI ada 2, yaitu :
  • Pertama, kedua pihak mencoba menggunakan jalur Mediasi dengan hasil sebuah kesepakatan perdamaian. Apabila jalur ini tidak berhasil, dilanjutkan dengan jalur Adjudikasi. Keputusan hasil Adjudikasi akan bersifat final dan mengikat apabila pihak pemohon menerima hasil putusan.
  • Kedua, menggunakan jalur Arbitrase sebagai jalur penyelesaian pertama atau terakhir yang dapat dipilih. Dibuat secara tertulis oleh Para Pihak terkait, namun harus terlebih dahulu didaftarkan melalui pengadilan negeri agar bisa dilaksanakan.

Nah itulah Tips menyelesaikan sengketa pada artikel ini tidak berafiliasi dengan siapapun, Semua yang ditulis hanya untuk pengetahuan. SELAMAT MEMBACA ya.